EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rosmawati Rosmawati; Sabaruddin   Sondeng; Murini Murini; Budiarti    Putri Uleng

Authors

Rosmawati Rosmawati Universitas Muslim Indonesia Author
Sabaruddin Sondeng Universitas Muhammadiyah Kendari Author
Murini Murini Universitas Muhammadiyah Kendari Author
Budiarti Putri Uleng Universitas Andi Djemma Author

Keywords:

Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Tujuan Penelitian - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.
Metode - Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan kepustakaan.
Temuan Utama - Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan 2016-2020 sangat efektif dengan capaian diatas standar, sedangkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 kurang berkontribusi.
Implikasi Teori dan Kebijakan - Kebijakan pajak daerah perlu dipertimbangkan ulang dan berfokus pada diversifikasi sumber pendapatan dan perlu mencari sumber pendapatan alternatif. Efektivitas tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan pajak berjalan baik, namun fokus juga diberikan pada kebijakan pajak yang meningkatkan kontribusi PAD.
Kebaruan Penelitian – Temuan ini berkontribusi penting dalam literatur akuntansi dan perpajakan, khususnya paradoks efektivitas dan kontribusi PBB dalam meningkatkan PAD serta menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adelina, Rima. (2012). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. Universitas Negeri Surabaya. Vol 1

Agustine Chandra, Cherry; Sabijono, Harijanto; & Runtu, Harijanto. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. Jurnal Riset Akuntansi, 15(3). 290-298. https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian. PT Rineka Cipta

Ariyanti, Sri. (2006). Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Jual Beli Tanah dan Atau Bangunan di Kota Semarang. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Bambang, Supomo dan Indriantoro, Nur. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. BFEE UGM.

Dan, Lilis Setiawati. (2009). Perpajakan Indonesia. Andi

Darwin, Andi. (2009). Pajak Bumi dan Bangunan, Mitra Wacana Media Dinas Pendapatan Kota Bandung

Dahlan, Herawati; Tenrigau, Andi Mattingaragau; Kambau, Andi Molang Chaerul; & Uleng, Budiarti Putri. Pengaruh Pelayanan Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. Jurnal Bisnis & Teknologi, 9(1). 160-164. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42322

Fithratuddin; Tenrigau AM; Dahlan H.; Darmawan W. (2022). Perpajakan UMKM: Perkembangan, Teori, Implementasi, dan Bedah Kasus. Andi Pandangai Press

Guritno T. (1992). Kontribusi menurut Kamus Ekonomi adalah sesuatu yang diberikan untuk tujuan bersama. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. Diponegoro journal of accounting: Muhamad Fauzan

Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN

Handayani, Swandari. (2007).Pelaksanaan Self Assessment System dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Boyolali. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Herdiana, Riska. (2016). Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Setelah Penetapan UU No. 28 Tahun 2009 serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 2010-2014). Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kawedar, Warsito; Rohman, Abdul, & Handayani, Sri. (2008). Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto, (2006). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing

Kurnia, Siti. (2009). Perpajakan. Graha Ilmu

Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. cetakan ke-36, PT. Remaja Rosdakarya Offset

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Pemendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Poli, Sumena O. (2014). Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Depdagri.

Siahaan, Marihot P. (2009). Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Graha Ilmu

Sudjana. (1999). Statistik Untuk Ekonomi dan Niaga II. Tarsito

Sugiono. (2001). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta

Sari, Anggara Yulia. (2010). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Jurnal Wacana Kinerja, 13(2).

Sari, Yulia Anggara. (2010). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung.

S Marsinta, Natrion, & Marida. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmiah STIE Mulia Pratama.

Sedarmayanti. (2001). Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju.

Sekaran, Uma. (2000). Research methods for business: A SkillBuilding Approach Third Edition. John Wiley and Sons, Inc.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan